Inti dari posting guruKATRO kali ini adalah tentang Pasal 3 point [1] huruf e.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 72 / PMK.05 / 2016
TENTANG
yang telah ditetapkan pada tanggal 26 April 2016
dan tergolong sebagai BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 645
Panjang dan lebar detail penjelasan yang terkandung dalam Peraturan menteri Keuangan tersebut, hingga mencapai 16 halaman pdf, namun yang diangkat guruKATRO disini cukuplah yang berkaitan dengan Guru PNS yang secara kebetulan mendapat tugas sebagai DPK (diperbantukan) pada lembaga nonPemerintah. Jelas didalamnya adalah guru yang bertugas RA dan Madrasah Swasta (Yayasan).
Sejak Peraturan menteri Keuangan tersebut ditetapkan, berarti kita semua para guru PNS DPK RA dan Madrasah, termasuk didalamnya adalah guruKATRO sendiri, tidak lagi bisa menanti nanti datangnya ULP (UM) yang biasanya akan masuk rekening setiap sekitar tanggal 20 bulan depannya.
Cukilan Pasal 3 yang terdapat didalam Peraturan menteri keuangan itu sebagai berikut :
PASAL 3
[1] Uang makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
a. tidak hadir kerja
b. sedang melaksanakan perjalanan dinas
c. sedang melaksanakan cuti
d. sedang melaksanakan tugas belajar, dan/atau
e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
Yang berwarna merah (paling bawah) itulah makna dari Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 72 / PMK.05 / 2016
Bagi yang ingin mendapatkan Peraturan Menteri itu secara keseluruhan,
silakan UNDUH DARI SINI
untuk mendapatkan file tersebut dalam format PDF sebanyak 16 halaman.
Demikian Posting tentang PNS DPK RA dan MADRASAH TIDAK LAGI MENDAPAT UANG MAKAN yang dapat guruKATRO sajikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya, kritik dan saran serta pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar.
Terima kasih
Terima kasih
guru PNS Diperbantukn:
ReplyDelete1.jumlh guru di sekolah Negeri sdh bnyk, karena mmg jumlah madrasah yg sedikit..
2.mngabdi di yayasan bukan krn ndpt + gaji/honor tinggi.
3. Dengan peraturan No72/PMK.5/2016, pasal3,poin1e.
Sangat disriminasi bagi Guru PNS Dpk.
Harapan kami bisa ditinjau lagi,Amin..
Sepertinya saya juga merasa seperti itu, hanya saja saya telah lama menduga, terutama kaitannya dengan program si "ibu" disaat melanjutkan "Gusdur" dulu, ia pernah mencanangkan swastanisasi termasuk ke lembaga sekolah/madrasah
Deletesalah satu imbasnya ya demikian...
yuk pada nyari MIN..... yang masih lowong
eh !! barangkali tukar guling dengan guru swasta yang ada disana
hehheheheheheheh (masih mampu tertawa)
dan makanya sementara ini guruKATRO bertambah aktif ngeblog, lumayan komisi iklan blog dari google adsense bisa nambal, bahkan kadang lebih banyak dari tunjangan tersebut
DeleteAssalamu'alaikum....
ReplyDeleteAda surat penjelasan dari Menkeu bahwa : Guru PNS yang bertugas di sekolah swasta tetapi gaji dan tunjangannya masih dari APBN instansi induknya bukan tergolong pada guru yang diperbantukan atau dipekerjakan.
Wa alaikumussalaam...
Deletemaksudnya itu yang tergolong tidak menerima ya pak ??
atau sebaliknya ???
yang saya baru tahu justru bahwa ternyata teman teman PNS GPAI Kemenag yang ditugaskan di SDN (instansi Pemerintah) juga tidak menerima
Bahkan katanya, pelenyapan UM itu diawali dengan surat penyataan yang ditandatangani Ka. SD bersangkutan